Rekomendasi Ombusman Di Anggap Tidak Logis, DPP LPPI : Wajar KPK Tidak Menjalankanya

Jakarta - Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar keberatan dengan hasil rekomendasi dari ombudsman soal TWK KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kami membantah kalau di katakan KPK telah melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan TWK, kami menilai alasan ombudsman terlalu mengada-ada dan lebay, dan sangat tidak logis. dan kami sebagai masyarakat tidak bisa menerima hasil rekomendasi ombudsman tersebut.

Ombudsman seharusnya tak bisa mencampuri urusan TWK KPK yang pada dasarnya telah menjadi lembaga pemerintah. Rekomendasi dari ombudsman soal TWK KPK dianggap bertentangan dengan aturan UU yang berlaku.

Baca juga: Polri Gandeng DPP LPPI Dalam Jum'at Berbagi Berkah Salurkan Bansos Kepada Warga

salah satu rekomendasi Ombusman ialah satu yakni KPK tak boleh memberhentikan pegawai akibat tak lulus TWK dan lalu meminta KPK mencabut Surat Keputusan 652, " bagaimana mungkin dapat di jalankan jika rekomendasinya seperti ini, mengingat itu adalah salah satu hasil TWK yang di jalankan karna ketentuan Undang - Undang, pelaksanaan TWK sendiri merupakan amanat UU 19/2019 dimana pegawai KPK haruslah bestatus ASN.

"Ombudsman yang telah mengeluarkan rekomendasi atas soal TWK KPK harus lebih teliti dan cermat lagi dalam membaca UU KPK, sehingga ombudsman dapat tidak salah langkah dalam menyerap laporan dari pegawai KPK yang tidak lolos dalam seleksi TWK di KPK. Adapun alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN bukan urusan pelayanan publik yang menjadi domain Ombudsman RI. Adalah Pengadilan TUN yang memiliki kewenangan memeriksa urusan kepegawaian seperti dinyatakan pada Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN.

Baca juga: Mirza Zulfahmi : Isoman Di Rumah Lawan Covid (RLC) Tangsel, Pelayanan dan Fasilitasnya Keren Banget

Dedi Siregar menuturkan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan agar lembaga pelaksana tugas kenegaraan tidak saling mencampuri lembaga lain. Otoritas KPK sangat jelas, di atur oleh UU, Seharusnya Ombudsman tidak berwenang untuk memeriksa proses pelaksanaan TWK yang menjadi ranah internal. Selain itu juga ombudsman dapat memahami dan memakai rem yang tegas untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan yurisdiksi kewenangannya.

Atas dasar itulah maka kami mendukung KPK agar tidak gentar dengan intervensi ombudsman soal adanya penyimpangan mal administrasi yang di klaim oleh ombudsman. Sebab permasalahan TWK KPK sudah sangat transparan di publik oleh KPK dan kpk juga sudah terbukti kpk sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang jelas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dapat di buktikan dengan kpk menyampaikan jika terdapat kelompok atau perorangan yang keberatan dengan hasil TWK sangat terbuka di persilahkan gugat ke PTUN.

Baca juga: DPP LPPI : Vaksinasi Merdeka, Kado Spesial Untuk Indonesia Melindungi Herd Immunity Masyarakat

Kami mendukung KPK agar tidak gentar dengan intervensi Ombudsman soal adanya penyimpangan mal administrasi yang di klaim olehnya. Sebab permasalahan TWK KPK sudah sangat transparan di publik. (RSD)

Berita terkait

Rekomendasi Ombusman Di Anggap Tidak Logis, DPP LPPI : Wajar KPK Tidak Menjalankanya

Sri Ratna Sari

Rekomendasi

Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS)...

Kiprah Waketum Alibaba Andri Haryanto Menjadi Pengurus Golkar

Fahira Idris hadiri Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Baitul Izzah Amanah Bogor

45 SD di Kota Tangerang Siap Awali Uji Coba PTM Terbatas

Disdik Kota Tangerang Segera Terapkan PTM Terbatas Tingkat SD

Sparing Bulu Tangkis RW Seperjuangan Piala Iwan Rahayu Cup 2021 Dibuka Langsung oleh Walikota Tangsel

Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 Resmi Dibuka Oleh Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto

Kiprah Waketum Alibaba Andri Haryanto Menjadi Pengurus Golkar

Fahira Idris hadiri Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Baitul Izzah Amanah Bogor

45 SD di Kota Tangerang Siap Awali Uji Coba PTM Terbatas

Disdik Kota Tangerang Segera Terapkan PTM Terbatas Tingkat SD

Polres Tangsel Sidak lima Warga Setu Yang Baru Pulang Mudik Untuk Dilakukan Test Swab Antigen

Pemkot Tangsel Lakukan Serah Terima Jabata Airin - Ben Berikan Memory Sertijab PLH Walikota

Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 Resmi Dibuka Oleh Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto

Kiprah Waketum Alibaba Andri Haryanto Menjadi Pengurus Golkar

Fahira Idris hadiri Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Baitul Izzah Amanah Bogor

Hari Terakhir Menjabat Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany Melantik Sekda Definitif

Benyamin Davnie : Pemkot Tangsel Lakukan Delapan Aksi Penanganan Stunting

DPC Permahi DKI Jakarta Minta Pihak Penegak Hukum Untuk Segera Proses Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Ibu Rumah Tangga

Bareskrim Polri Ungkap Perkara Investasi Ilegal dengan Modus Cripto EDCCASH

Pemkot Tangsel Lakukan Serah Terima Jabata Airin - Ben Berikan Memory Sertijab PLH Walikota

Rekomendasi Ombusman Di Anggap Tidak Logis, DPP LPPI : Wajar KPK Tidak Menjalankanya

Sri Ratna Sari

Rekomendasi

Ikuti Kami